 |
| Ketua KONI NTB Mori Hanafi tegaskan NTB tetap menjadi tuan rumah PON 2028 bersama NTT |
Garis Merah– Sempat diragukan konsistensi NTB sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional tahun 2028 bersama Provinsi NTT karena adanya kebijakan efisiensi Presiden Prabowo Subianto, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Mori Hanafi menegaskan posisi NTB sebagai tuan rumah tidak akan berubah.
Hal tersebut disampaikan oleh Mori saat acara Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) tahunannya dengan agenda strategis untuk pengembangan olahraga di NTB, Kamis (10/4/25).
Mori Hanafi, menyampaikan bahwa meskipun sempat tertunda karena menunggu pelantikan Gubernur NTB yang baru, Rakerprov ini tetap terlaksana dengan penuh semangat.
Dalam raker kali ini, terdapat tiga agenda strategis yang dibahas. Pertama, persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026 yang akan didesain sebagai ajang pemanasan menuju PON 2028. Mori menegaskan pentingnya penyesuaian Porprov dengan venue PON. “Misalnya panahan akan dilaksanakan di Sumbawa saat PON, maka Porprov-nya pun akan digelar di sana agar atlet lokal terbiasa dengan kondisi venue,” ungkapnya.
Uniknya, Porprov 2026 tidak hanya digelar di satu tuan rumah seperti biasanya. Kali ini, seluruh kabupaten/kota di NTB akan terlibat sebagai tuan rumah sejumlah cabang olahraga (cabor). “Ini sekaligus menjadi pemanasan kesiapan daerah sebagai bagian dari NTB tuan rumah PON 2028,” tambahnya.
Agenda kedua adalah pemantapan langkah menjadi tuan rumah PON 2028. Mori menekankan, bahwa momen ini sangat berharga bagi NTB untuk tampil sebagai penyelenggara yang sukses sekaligus berprestasi. “Target kita tembus lima besar nasional. Karena ini mungkin satu-satunya kesempatan NTB jadi tuan rumah, kita harus manfaatkan sebaik-baiknya,” katanya.
Lebih dari itu, Mori berharap PON bisa menjadi sarana promosi NTB di kancah nasional dan internasional. “Sesuai dengan visi Pak Gubernur, NTB harus mendunia, jangan hanya jadi bayang-bayang wisatanya Bali,” tegasnya.
Poin ketiga yang dibahas dalam Rakerprov adalah persiapan Musyawarah KONI NTB untuk pemilihan ketua baru. Sesuai aturan, pemilihan dapat dilakukan mulai tiga hingga enam bulan sebelum masa jabatan berakhir, yaitu antara Desember 2025 hingga Juni 2026. Mori menyatakan dirinya terbuka terhadap siapa pun yang maju sebagai calon ketua.
Namun, ia menegaskan bahwa calon ketua KONI harus memiliki komitmen finansial tinggi. “Pendaftaran bisa mensyaratkan dana antara 300 hingga 500 juta rupiah. Ini karena KONI butuh biaya besar, tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Calon ketua harus siap berkontribusi demi mendukung program kerja KONI,” tutupnya.(GM1)
0 Komentar