 |
| KPK dan Pemprov NTB gelar rapat tata kelola perizinan Tambak di NTB |
Garis Merah- Inspektorat Pembantu Khusus Provinsi NTB memfasilitasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Tata Kelola Pertambakan se-Wilayah Nusa Tenggara Barat, yang digelar di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, kemarin Kamis, 9 Januari 2025.
Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si, mewakili Pj. Gubernur NTB.
Dalam sambutannya, Mik Gita panggilan akrab Sekda NTB ini menyampaikan bahwa sektor pertambakan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor ini tidak hanya akan menjadi tumpuan mata pencaharian banyak masyarakat, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian, khususnya di wilayah NTB secara berkelanjutan.
Dipaparkannya bahwa NTB memiliki potensi besar dalam sektor perikanan dan tambak, dimana untuk budidaya air payau terdapat areal potensial seluas 27.927 hektar. Sedangkan budidaya air tawar memiliki potensi mencapai 31.758 hektar. Berdasarkan data terbaru, luas tambak yang telah dimanfaatkan di NTB mencapai 5.360,98 hektar.
Selain itu, NTB juga dikenal sebagai salah satu daerah penghasil udang terbesar di Indonesia, dengan mayoritas kegiatan budidaya berada di Kabupaten Sumbawa Barat. Produksi udang dari NTB menyumbang sekitar 20% dari total produksi udang budidaya nasional dengan jumlah produksi pada tahun 2024 mencapai 967.650 ton pertahun. Adapun kelompok komoditas ekspor utama dari NTB pada Maret 2024 meliputi ikan dan udang dengan nilai ekspor mencapai 1.148.283 US Dollar dari total ekspor.
Pada Oktober 2023, berdasarkan rilis Bappeda NTB, Provinsi NTB berada di peringkat ke-4 nasional dalam produksi garam dan memiliki tambak terintegrasi dengan produktivitas tertinggi.(GM1)
0 Komentar