Tidak Di Undang Penetapan DPT Pilgub NTB, Koalisi Tedes Beaq Protes KPU NTB

Koalisi Tedes Beaq protes KPU lantaran tidak diundang saat penetapan DPT Pilgub NTB 2024

Garis Merah- Rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Gubernur NTB tahun 2024 di Lombok Astoria, Minggu (22/9) menuai protes dari partai politik non parlemen.

Protes tersebut dilayangkan oleh Ketua koalisi partai non parlemen yang tergabung dalam Tedes Beaq Abdul Hakim. 

Kepada media ini Bang Akim mengatakan keberatannya terkait rekapitulasi rapat pleno terbuka penetapan DPT Pigub NTB 2024 tersebut. 

Bang Akim menyatakan ada perbedaan perlakuan saat penetapan Daftar Pemilih Sementara dimana pada acara tersebut partai politik di undang, namun pada saat rapat pleno penetapan DPT Pilgub NTB, KPU NTB tidak mengundang perwakilan dari partai politik. 

"Ini kan aneh pada saat DPS kita di undang tetapi pada saat DPTmalah tidak ada parpol yang diundang, ada apa sebenarnya," Kata Bang Akim penuh tanya. 

Persoalan DPT kata Bang Akim menjadi salah satu pembahasan yang krusial. Berkaca pada Pileg atau Pilgub sebelumnya persoalan DPT selalu menyisakan masalah dimana ditemukannya pemilih ganda, atau pemilih yang terdata tetapi pemilihnya telah meninggal dunia atau telah berpindah domisili. 

"Ini kan selalu menjadi persoalan klasik, setiap pemilihan daftar pemilih ini pasti bermasalah, kehadiran kami hanya untuk memastikan bahwa DPT ini benar benar tepat by name by address jangan ada pemilih siluman," Ungkap Bang Akim. 

Sekretaris Pimpinan Daerah (Sispimda) Partai Kebangkitan Nusantara NTB ini meminta KPU NTB memberikan jawaban tepat dan cermat kenapa partai politik tidak diundang saat penetapan DPT Pilgub NTB 2024.

"Ini jadi pertanyaan besar, harus ada jawaban yang menyeluruh kita ingin Pilkada NTB berjalan aman nyaman dan damai jujur dan adil, kita minimalisir adanya pelanggaran pada Pilgub NTB 2024," Pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Pembina Koalisi Tedes Beaq Lalu Wire Sakti. Dia juga mempertanyakan alasan KPU NTB tidak mengundang partai politik saat penetapan DPT Pilgub NTB. 

"Patut dipertanyakan ada apa KPU NTB tidak mengundang kami para pengurus partai politik, jangan ada main mata KPU ini, pilkada NTB ini harus transparan," Tegasnya.(GM1)