 |
| Ketua DPP Kasta NTB Lalu Arik tolak pembayaran hosting fee dibebankan ke Pemda |
Garis Merah- Kasta NTB menentang pembiayaan hosting fee even moto GP mandalika 2024 dibebankan kepada pemerintah daerah baik itu Pemprov NTB maupun kepada 5 kabupaten/kota se.Pulau lombok sebesar 213 Miliar rupiah untuk dibayarkan kepada pemilik hak siar Moto GP Dorna guna bisa terlaksananya even tersebut pada bulan september tahun ini
Ketua umum DPP Kasta NTB Lalu Arik Rahman Hakim SH menyebut rencana pembebanan pembiayaan hosting fee ratusan miliar rupiah kepada pemerintah daerah di saat APBD 2024 sedang berjalan adalah sesuatu yang aneh dan tidak rasional.
"Bagaimana mungkin pemerintah daerah bisa mencari sumber pendanaan dari APBD tanpa perencanaan dan pembahasan di DPRD, apalagi dengan nominal mencapai ratusan miliar rupiah, " Ujarnya melalui rilis yang diterima media ini, Senin (9/9).
Lalu arik menyebut arahan pemerintah pusat melalui kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif RI agar biaya hosting fee moto GP dibebankan kepada daerah merupakan bentuk inkonsistensi pemerintah pusat dalam mendukung even dunia bernama Moto GP di sirkuit Mandalika.
"Seharusnya seluruh pembiayaan terkait pelaksanaan even moto GP sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, annual even seperti moto GP ini secara makro tidak memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan pariwisata NTB dan lombok pada khususnya karena bersifat tahunan,"tegas Lalu Arik.
Ia memaparkan secara kalkulasi bisnis dengan prospek pengembalian modal hosting fee yang mencapai angka ratusan miliar juga tidak sebanding dengan target penerimaan pajak hiburan dari even MotoGP tersebut sehingga kalaupun dipaksakan maka akan berpotensi merugikan keuangan daerah,
"Sebut saja misalnya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dimana sirkuit Mandalika berada untuk perhelatan even motoGP tahun ini mereka hanya memproyeksikan pendapatan daerah melalui pajak hiburan hanya pada angka 7 miliar rupiah, jumlah yang sangat jauh bila dibandingkan dengan kewajiban pembiayaan hosting fee yang pastinya di atas angka tersebut," Papar Lalu Arik
Menurunnya animo masyarakat untuk menyaksikan seri balapan moto GP mandalika setiap tahun membuktikan bahwa ajang moto GP sudah tidak bisa lagi menjadi magnet menarik jumlah kunjungan wisatawan ke Lombok, maka lanjutnya anggaran APBD difokuskan untuk membangun fasilitas wisata di daerah dengan tidak lagi menjadikan MotoGP sebagai satu satunya sumber pendapatan asli daerah.
'Aneh sekali even moto GP yang menandatangani kontrak antara korporasi ITDC dengan Dorna kok biaya hosting fee mau dipaksakan teralokasi melalui APBD ini VOC gaya baru kecam Lalu Arik
Jika kebijakan ini akan terus berlanjut dimana pembebanan biaya hosting fee kepada pemerintah daerah saja maka sebaiknya sirkuit mandalika dihapus saja dari jadwal gelaran seri balap dunia Moto GP.
'Karena rakyat NTB tidak butuh jika harus menggunakan uang rakyat di APBD untuk mendukung bisnis korporasi dan kepentingan para elit nasional dan daerah," Pungkasnya.(GM1)
0 Komentar